PEREKONOMIAN
INDONESIA
Gambaran Umum Perekonomian Indonesia
Era Orde Lama
Masa Peralihan
Era PJP I
Pendapatan Nasional
Sistem Ekonomi Indonesia
Distribusi Pendaptan dan Pemerataan Pembangunan
Back ke depan
Disajikan dalam
perspektif sejarah yaitu secara kronologis-history.
Tahapan perkembangan :
-
Masa sebelum terjajah ( < tahun 1600 )
-
Masa penjajahan ( tahun 1600 - 1945 )
-
Masa sebelum 1966/ Orde Lama ( tahun 1945 - 1966 )
-
Masa sesudah 1966 ( era Orde Baru )
ERA ORDE LAMA ( 194_ - 1966 )
Perekonomian berkembang kurang menggembirakan :
-
Kehidupan politik tidak stabil ( pergantian kabinet )
-
Defisit anggaran belanja negara terus meningkat ( cetak uang
baru > inflasi - sejak 1955- )
-
Nasionalisasi perusahaan asing - 1951 / 1958 ( UU No 78 /
1958 tentang Investasi Asing > tutupnya Bursa Efek Jakarta > pelarian kapital
)
-
Hilangnya pangsa pasar ( gula, karet alam dll ) dalam perdagangan
internasional ( ekspor < 10% PDB > neraca pembayaran tertekan > depresiasi
rupiah )
-
Kejanggalan sistem moneter ( Bank merupakan hasil nasionalisasi
termasuk BI ( De Javasche bank ), BI ( 1953 ) berfungsi : (1) menstabilkan
nilai mata uang (2) mengatur sirkulasi uang (3) mengawasi dan mengembangkan
perbankan dan kredit, memasok kredit / premi kepada pemerintah sebesar
30% dari penerimaan pemerintah - 1957/58, sistem pengendalian kurs.
Kembali ke atas
Back ke depan
MASA PERALIHAN
( 1966 - 1968 )
Peralihan kepemimpinan akibat pemberontakan PKI.
Ekonomi kacau :
-
Ketidak-mampuan memenuhi kewajiban utang LN ( >US $ 2milyar
)
-
Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran impor
-
Ketidak-berdayaan mengendalikan anggaran belanja dan memungut
pajak
-
Laju inflasi tinggi (30-50% perbulan)
-
Sarana dan prasarana ekonomi yang buruk
Prioritas kebijakan ekonomi:
-
Memerangi inflasi
-
Mencukupkan stok pangan (beras)
-
Merehabilitasi prasarana perekonomian
-
Meningkatkan ekspor
-
Menediakan /menciptakan lapangan kerja
-
Mengundang kembali investasi asing
Dalam jangka pendek, program ekonomi ORde Baru :
-
Tahap penyelamatan (juli-desember 1966)
-
Tahap rehabilitasi (januari-juni 1967)
-
Tahap konsolidasi (juli-desember 1967)
-
Tahap stabilisasi (januari-juni 1968)
Kebijakan yang ditempuh: anggaran berimbang, terbentuknya
IGGI, kembali jadi anggota IMF,UU PMA, PMDN, Perbankan,Bank sentral, bank
asing.
Dalam jangka panajng berupa Repelita yang dimulai 1 April
1969.
Kembali ke atas
Back ke depan
ERA PJP I
Sasaran : Trilogi Pembangunan -pertumbuhan, pemerataan, dan
stabilitas.
Per-pelita
Repelita I (1969-74) : prioritas adalah stabilitas ekonomi.
Pelita II (1974-79): prioritas adalah pertumbuhan ekonomi.
Pelita III-Vi: pemerataan
Kinerja perekonomian dalam Pelita I-II cukup memuaskan
:
-
Pertumbuhan ekonomi 7% pertahun
-
Pertumbuhan ekonomi 11% jadi 24% terhadap PDB
-
Tabungan pemerintah meningkat
-
Penerimaan devisa meningkat (migas -80%)
Tahun 1970-an perekonomian Indonesia mengalami gangguan :
-
Harga minyak dunia turun dan kuota produksi minyak
-
Ekspor neto turun 38% dan ekspor nonmigas turun 30% sedangkan
impor nonmigas meningkat
-
Neraca berjalan defisit US$2,7milyar (1981) dan US$6,7milyar
(1982)
-
Pertumbuhan ekonomi 2,24% (1982)
Implikasinya :
-
Angaran belanja dihemat (1983-84)
-
Menambah pinjaman LN
-
Membatasi impor dan mendorong ekspor nonmigas
-
Mengurangi perjalanan ke LN
-
Menggalakkan produksi Dn
-
Devaluasi rupiah (1983)
-
Penjadwalan ulang proyek pemerintah
-
Menaikkan harga bbn (1984)
-
Pengurangan subsidi pupuk /pestisida
-
Bunga berdasarkan mekanisme pasar
-
Sistem pagu kredit dihapus
Pelita IV : kebijakan dregulasi dan debirokratisasi. Pelita
V Perekonomian Indonesia membaik engan pertumbuhan 6,7%/tahun.
Selama PJP I : pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7%/tahun,
pendapatan perkapita naik dari US$70 (1969) jadi US$770 (1993), penduduk
miskin turun dari 70 juta orang (60%) jadi 25,9 juta orang (13,7%).
Aspek Ekonomi
Berhasil mencapai stabilitas nasional, yang dicapai melalui:
-
Penelolaan makro ekonomi yang berhati-hati
-
Partisipasi masyarakat meningkat
-
Anggaran berimbang dan dinamis
-
Penerapan devisa bebas
-
Terpeliharanya stabilitas nasional (Ekonomi dan politik).
Struktur ekonomi mulai berimbang, baik dari aspek produksi,
penerimaan pemerintah, maupun penerimaan ekspor/devisa.
Sektor moneter berkembang pesat: jumlah bank meningkat
dari 111 (1988) menjadi 239 (1994), peranan bank swasta meningkat, lembaga
keuangan nonbank tumbuh pesat ternasuk pasar modal.
Kewajiban membayar utang LN meningkat : jatuh tempo,
yendaka.
Kembali ke atas
Back ke depan
PENDAPATAN NASIONAL
Prestasai ekonomi Indonesia dapat diukur dengan variabel
agregat, yaitu Pendapatan Nasional.
Melalui Pendapatan Nasional dapat diketahui: Pertumbuhan
ekonomi, Pendapatan perkapita, dan Struktur ekonomi.
Tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan pendapatan
perkapita.
Pendapatan Nasional dapat diartikan :
-
Sempit: National Income (NI)
-
Luas: PDB/GDB, PNB/GNP. PNN/NNP
METODE PERHITUNGAN
Pendapatan Nasional Indonesia dihitung oleh BPS dengan
menggunakan konsep PDB.
Metode perhitungan PDB:
-
Pendekatan produksi: nilai barang dan jasa
akhir yang dihasilkan dalam suatu perekonomian dalam setahun
-
Pendekatan pendapatan: balas jasa yang diterima
faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi (gaji, upah, sewa
bunga, laba -sebelum dipotong pajak)
-
Pendekatan pengeluaran: jumlah permintaan akhir,
yang terdiri dari konsumsi (RT dan Swasta nirlaba), investasi (swasta),
pengeluaran pemerintah (konsumsi), hasil perdagangan luar negeri neto (Ekspor
- Impor)
PNB = PDB + pendapatan neto atas faktor LN
Pendapatan Neto atas faktor LN: pendapatan faktor produksi
WNI di LN - pendapatan atas faktor produksi WNA di DN
PERTUMBUHAN EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi = (PDBt
-
PDBt-1)/PDBt-1
x100%
Pertumbuhan ekonomi riil diperoleh setelah menghilangkan
pengaruh perubahan harga. Atau dihitung dari PDB atas harga konstan.
Untuk merubah dari harga berlaku keharga konstan:
-
Metode revolusi: menilai produksi dengan harga tahun
dasar.
-
Metode ekstrapolasi: memperbaharui nilai tahun dasar
sesuai dengan indeks produksi/tingkat pertumbuhan riil tahun sebelumnya.
-
Metode deflasi: membagi nilai masing-masing tahun
dengan harga relatif (indeks harga x 1/100)
PENDAPATAN PERKAPITA
Pendaptan Perkapita= PDB /jumlah penduduk
Klasifikasi Negara berdasarkan PNB perkapita - Bank Dunia
Kelompok Negara |
PNB Per Kapita (US$) |
Berpendapatan Tinggi |
> 8,625 |
Berpendapatan Menengah-Atas |
2,786 - 8,625 |
Berpendapatan Menengah |
696 - 2,786 |
Berpendapatan Atas |
< 696 |
STRUKTUR EKONOMI
Struktur ekonomi:
-
Tinjauan makro - sektoral (sektor ekonomi)
-
Tinjauan keruangan (desa, kota)
-
Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan (etatis, egaliter)
-
Tinjauan birokrasi (sentralisasi, desentralis
Kembali ke atas
Back ke depan
SISTEM EKONOMI INDONESIA
Sistem: Suatu organisasi yang menjalin interaksi berbagai
subjek/objek serta pernagkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.
Sistem Ekonomi: Suatu sistem yang mengatur serta menjalin
hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu
tatanan kehidupan.
Unsurnya:
-
Manusia Sebagai subjek
-
Barang-barang ekonomi sebagai objek
-
Kelembagaan yang mengatur dan menjalin dalam kegiatan ekonomi
Kelembagaan: lembaga ekonomi, cara kerja, hukum dan peraturan,
kebiasaan/prilaku/etika masyarakat.
Sistem ekonomi berkaitan dengan falsafah, pandangan,
pola hidup masyarakat.
Konteks Pengutuban
|
Liberalisme |
Komunisme |
Ideologi politik |
Libera |
Komunis |
Pemerintahan |
Demokrasi |
Otokrasi |
Kenegaraan |
Egaliter |
Etatis |
Birokrasi |
Desentralisasi |
Sentralisasi |
Ideologi ekonomi |
Kapitalis |
Sosialis |
Pengelolaan ekonomi |
Mekanisme pasar |
Perencanaan terpusat |
Krakteristik sistem ekonomi:
-
Sistem pemilikan sumberdaya/faktor produksi
-
Keleluasaan masyarakat berkompetisi
-
Kadar peranan pemerintahan dalam perekonomian
Sistem ekonomi kapitalis: mengakui kepemilikan individu,
leluasa untuk berkompetisi, campur tangan pemerintah minimal. 'Setiap
orang menerima sesuai dengan prestasi'.
Sistem ekonomi sosialis: Kepemilikan pada negara, menekankan
kebersamaan masyarakat, campur tangan pemerintah sangant kuat.'Setiap
orang menerima sesuai dengan kebutuhan'.
Salah satu pembeda kapitalis-sosialis: peranan pemerintah.
Untuk melihat peranan pemerintah:
Faktual-struktural: Y = C + G + (X-M)
Pengeluaran Pemerintah |
Share (PDB) |
1970 |
9,05 |
1980 |
10,32 |
1990 |
8,87 |
1993 |
9,85 |
Sejarah: pengorganisasian ekonomi
Sistem Ekonomi Indonesia: ada pemilikan pribadi disamping
kepemilikan pemerintah, ada keleluasaan berkompetisi disamping pengaturan
pemerintahan, campur tangan pemerintah bisa kuat dan minimal tergantung
konteks.
Kembali ke atas
Back ke depan
DISTRIBUSI PENDAPATAN
DAN
PEMERATAAN PEMBANGUNAN
Prestasi pembangunan ekonomi yang dilihat dari indikator
pendapatan perkapita telah banyak mendapat kritik.
Untuk melengkapi ukuran prestasi pembangunan ekonomi
digunakan juga indikator distribusi pendapatan.
Distribusi pendapatan mengukur ketimpangan atau kemerataan
pembagian hasil-hasil pembangunan yang diterima rakyat.
Ukuran distribusi pendapatan:
1. Kurva Lorenz
2. Indeks Gini
3. Kriteria Bank Dunia
KURVA LORENZ
Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendaptan
nasional dikalangan lapisan penduduk. Kurva Lorenz ditunjukkan oleh garis
diagonal dalam box.
Presentasi Jumlah Penduduk
INDEKS GINI
Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat
ketimpangan atau kemerataan distribusi pendapatan. Nilai koefisien gini
(G) antara 0 dan 1 (0
Rumus indeks gini:
n
G = 1 - E (Xi+1
- Xi) (Yi + Yi+1)
1
n
G = 1 - E fi (Yi +
Yi+1)
1
Keterangan:
G = Indeks gini
Fi = proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas I
Xi = proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas
I
Yi = proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas
I
KRITERIA BANK DUNIA
Bank Dunia membagi penduduk dalam tiga kelas, yaitu 40%
penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menegah, dan
20% penduduk berpendapatan rendah menerima bagian pendapatan nasional.
Adapun kriteria, bila penduduk berpendapatan rendah:
Menerima < 12% pendapatan nasional: ketimpangan tinggi
Menerima 12 - 17% pendapatan nasional: ketimpangan sedang
Menerima > 17% pendapatan nasional: ketimpangan rendah
Pentingnya pembahasan mengenai ketimpangan distribusi
pendapatan, karena berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Makin timpang distribusi
pendapatan secara tidak langsung mencerminkan makin banyak penduduk miskin.
Selain itu, aspek pemerataan pembangunan secara teoritis
sering diperhadapkan dengan konsep efisiensi dan pertumbuhan.
Pemerintah sudah memulai sejak Pelita III untuk mengupayakan
pemerataan pendapatan pembangunan dan hasil-hasilnya. hal ini tercermin
pada kebijaksanaan delapan jalur pemerataan:
-
Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya
pangan, sandang dan perumahan.
-
Pemerataan kesenpatan memperoleh pendidikan dan pelayanan
kesehatan.
-
Pemerataan pembagian pendapatan.
-
Pemerataan kesempatan kerja.
-
Pemerataan kesempatan berusaha.
-
Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khusuanya
bagi generasi muda dan wanita.
-
Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air.
-
Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
Dalam konteks pemerataan pembagian pendapatan dapat dilihat
dari aspek:
1. Antarlapisan masyarakat
2. Antardaerah (desa-kota)
3. Antarwilayah (Propinsi/Kabupaten)
Kembali ke atas
Back ke depan