PEREKONOMIAN INDONESIA

Gambaran Umum Perekonomian Indonesia

Era Orde Lama
Masa Peralihan
Era PJP I
Pendapatan Nasional
Sistem Ekonomi Indonesia
Distribusi Pendaptan dan Pemerataan Pembangunan
Back ke depan


Disajikan dalam perspektif sejarah yaitu secara kronologis-history.
Tahapan perkembangan :
ERA ORDE LAMA ( 194_ - 1966 )
Perekonomian berkembang kurang menggembirakan : Kembali ke atas
Back ke depan


MASA PERALIHAN ( 1966 - 1968 )
Peralihan kepemimpinan akibat pemberontakan PKI.
Ekonomi kacau : Prioritas kebijakan ekonomi:
  1. Memerangi inflasi
  2. Mencukupkan stok pangan (beras)
  3. Merehabilitasi prasarana perekonomian
  4. Meningkatkan ekspor
  5. Menediakan /menciptakan lapangan kerja
  6. Mengundang kembali investasi asing
Dalam jangka pendek, program ekonomi ORde Baru :
  1. Tahap penyelamatan (juli-desember 1966)
  2. Tahap rehabilitasi (januari-juni 1967)
  3. Tahap konsolidasi (juli-desember 1967)
  4. Tahap stabilisasi (januari-juni 1968)
Kebijakan yang ditempuh: anggaran berimbang, terbentuknya IGGI, kembali jadi anggota IMF,UU PMA, PMDN, Perbankan,Bank sentral, bank asing.
Dalam jangka panajng berupa Repelita yang dimulai 1 April 1969.

Kembali ke atas
Back ke depan


ERA PJP I
Sasaran : Trilogi Pembangunan -pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas.
Per-pelita
Repelita I (1969-74) : prioritas adalah stabilitas ekonomi. Pelita II (1974-79): prioritas adalah pertumbuhan ekonomi.
Pelita III-Vi: pemerataan

Kinerja perekonomian dalam Pelita I-II cukup memuaskan :

  1. Pertumbuhan ekonomi 7% pertahun
  2. Pertumbuhan ekonomi 11% jadi 24% terhadap PDB
  3. Tabungan pemerintah meningkat
  4. Penerimaan devisa meningkat (migas -80%)
Tahun 1970-an perekonomian Indonesia mengalami gangguan :
  1. Harga minyak dunia turun dan kuota produksi minyak
  2. Ekspor neto turun 38% dan ekspor nonmigas turun 30% sedangkan impor nonmigas meningkat
  3. Neraca berjalan defisit US$2,7milyar (1981) dan US$6,7milyar (1982)
  4. Pertumbuhan ekonomi 2,24% (1982)
Implikasinya :
  1. Angaran belanja dihemat (1983-84)
  2. Menambah pinjaman LN
  3. Membatasi impor dan mendorong ekspor nonmigas
  4. Mengurangi perjalanan ke LN
  5. Menggalakkan produksi Dn
  6. Devaluasi rupiah (1983)
  7. Penjadwalan ulang proyek pemerintah
  8. Menaikkan harga bbn (1984)
  9. Pengurangan subsidi pupuk /pestisida
  10. Bunga berdasarkan mekanisme pasar
  11. Sistem pagu kredit dihapus
Pelita IV : kebijakan dregulasi dan debirokratisasi. Pelita V Perekonomian Indonesia membaik engan pertumbuhan 6,7%/tahun.
Selama PJP I : pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7%/tahun, pendapatan perkapita naik dari US$70 (1969) jadi US$770 (1993), penduduk miskin turun dari 70 juta orang (60%) jadi 25,9 juta orang (13,7%).

Aspek Ekonomi
Berhasil mencapai stabilitas nasional, yang dicapai melalui:

  1. Penelolaan makro ekonomi yang berhati-hati
  2. Partisipasi masyarakat meningkat
  3. Anggaran berimbang dan dinamis
  4. Penerapan devisa bebas
  5. Terpeliharanya stabilitas nasional (Ekonomi dan politik).
Struktur ekonomi mulai berimbang, baik dari aspek produksi, penerimaan pemerintah, maupun penerimaan ekspor/devisa.
Sektor moneter berkembang pesat: jumlah bank meningkat dari 111 (1988) menjadi 239 (1994), peranan bank swasta meningkat, lembaga keuangan nonbank tumbuh pesat ternasuk pasar modal.
Kewajiban membayar utang LN meningkat : jatuh tempo, yendaka.

Kembali ke atas
Back ke depan


PENDAPATAN NASIONAL

Prestasai ekonomi Indonesia dapat diukur dengan variabel agregat, yaitu Pendapatan Nasional.
Melalui Pendapatan Nasional dapat diketahui: Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan perkapita, dan Struktur ekonomi.
Tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan pendapatan perkapita.

Pendapatan Nasional dapat diartikan :

METODE PERHITUNGAN
Pendapatan Nasional Indonesia dihitung oleh BPS dengan menggunakan konsep PDB.
Metode perhitungan PDB: PNB = PDB + pendapatan neto atas faktor LN
Pendapatan Neto atas faktor LN: pendapatan faktor produksi WNI di LN - pendapatan atas faktor produksi WNA di DN

PERTUMBUHAN EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi = (PDBt - PDBt-1)/PDBt-1 x100%
Pertumbuhan ekonomi riil diperoleh setelah menghilangkan pengaruh perubahan harga. Atau dihitung dari PDB atas harga konstan.
Untuk merubah dari harga berlaku keharga konstan:

PENDAPATAN PERKAPITA
Pendaptan Perkapita= PDB /jumlah penduduk

Klasifikasi Negara berdasarkan PNB perkapita - Bank Dunia
Kelompok Negara PNB Per Kapita (US$)
Berpendapatan Tinggi > 8,625
Berpendapatan Menengah-Atas 2,786 - 8,625
Berpendapatan Menengah 696 - 2,786
Berpendapatan Atas < 696

STRUKTUR EKONOMI
Struktur ekonomi:

Kembali ke atas
Back ke depan


SISTEM EKONOMI INDONESIA

Sistem: Suatu organisasi yang menjalin interaksi berbagai subjek/objek serta pernagkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.
Sistem Ekonomi: Suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.
Unsurnya:

Kelembagaan: lembaga ekonomi, cara kerja, hukum dan peraturan, kebiasaan/prilaku/etika masyarakat.
Sistem ekonomi berkaitan dengan falsafah, pandangan, pola hidup masyarakat.
 
 
Konteks Pengutuban
Liberalisme Komunisme
Ideologi politik Libera Komunis
Pemerintahan Demokrasi Otokrasi
Kenegaraan Egaliter Etatis
Birokrasi Desentralisasi Sentralisasi
Ideologi ekonomi Kapitalis Sosialis
Pengelolaan ekonomi Mekanisme pasar Perencanaan terpusat

Krakteristik sistem ekonomi:

Sistem ekonomi kapitalis: mengakui kepemilikan individu, leluasa untuk berkompetisi, campur tangan pemerintah minimal. 'Setiap orang menerima sesuai dengan prestasi'.
Sistem ekonomi sosialis: Kepemilikan pada negara, menekankan kebersamaan masyarakat, campur tangan pemerintah sangant kuat.'Setiap orang menerima sesuai dengan kebutuhan'.
Salah satu pembeda kapitalis-sosialis: peranan pemerintah. Untuk melihat peranan pemerintah:

Faktual-struktural: Y = C + G + (X-M)
Pengeluaran Pemerintah Share (PDB)
1970 9,05
1980 10,32
1990 8,87
1993 9,85

Sejarah: pengorganisasian ekonomi

Sistem Ekonomi Indonesia: ada pemilikan pribadi disamping kepemilikan pemerintah, ada keleluasaan berkompetisi disamping pengaturan pemerintahan, campur tangan pemerintah bisa kuat dan minimal tergantung konteks.

Kembali ke atas
Back ke depan


DISTRIBUSI PENDAPATAN
DAN
PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Prestasi pembangunan ekonomi yang dilihat dari indikator pendapatan perkapita telah banyak mendapat kritik.
Untuk melengkapi ukuran prestasi pembangunan ekonomi digunakan juga indikator distribusi pendapatan.
Distribusi pendapatan mengukur ketimpangan atau kemerataan pembagian hasil-hasil pembangunan yang diterima rakyat.
Ukuran distribusi pendapatan:
1. Kurva Lorenz
2. Indeks Gini
3. Kriteria Bank Dunia

KURVA LORENZ
Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendaptan nasional dikalangan lapisan penduduk. Kurva Lorenz ditunjukkan oleh garis diagonal dalam box.


            Presentasi Jumlah Penduduk

INDEKS GINI
Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau kemerataan distribusi pendapatan. Nilai koefisien gini (G) antara 0 dan 1 (0
Rumus indeks gini:
          n
G = 1 - E (Xi+1 - Xi) (Yi + Yi+1)
          1
                   n
G = 1 - E fi (Yi + Yi+1)
          1
Keterangan:
G = Indeks gini
Fi = proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas I
Xi = proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas I
Yi = proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas I

KRITERIA BANK DUNIA
Bank Dunia membagi penduduk dalam tiga kelas, yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menegah, dan 20% penduduk berpendapatan rendah menerima bagian pendapatan nasional.

Adapun kriteria, bila penduduk berpendapatan rendah:
Menerima < 12% pendapatan nasional: ketimpangan tinggi
Menerima 12 - 17% pendapatan nasional: ketimpangan sedang
Menerima > 17% pendapatan nasional: ketimpangan rendah

Pentingnya pembahasan mengenai ketimpangan distribusi pendapatan, karena berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Makin timpang distribusi pendapatan secara tidak langsung mencerminkan makin banyak penduduk miskin.
Selain itu, aspek pemerataan pembangunan secara teoritis sering diperhadapkan dengan konsep efisiensi dan pertumbuhan.

Pemerintah sudah memulai sejak Pelita III untuk mengupayakan pemerataan pendapatan pembangunan dan hasil-hasilnya. hal ini tercermin pada kebijaksanaan delapan jalur pemerataan:

  1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan.
  2. Pemerataan kesenpatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
  3. Pemerataan pembagian pendapatan.
  4. Pemerataan kesempatan kerja.
  5. Pemerataan kesempatan berusaha.
  6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khusuanya bagi generasi muda dan wanita.
  7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air.
  8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
Dalam konteks pemerataan pembagian pendapatan dapat dilihat dari aspek:
1. Antarlapisan masyarakat
2. Antardaerah (desa-kota)
3. Antarwilayah (Propinsi/Kabupaten)
Kembali ke atas
Back ke depan